Mengapa "Makan Bergizi Gratis" bertransformasi menjadi alat penjinak Kesadaran?
Ketika pemerintah menyodorkan sepiring makanan kepada anak-anak miskin melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat dua kemungkinan yang terjadi dalam waktu bersamaan. Di satu sisi, program ini tampil sebagai ekspresi tanggung jawab konstitusional negara. Namun di sisi lain, ia beroperasi sebagai sebuah pertunjukan moral yang sengaja dipentaskan untuk menciptakan citra pemerintah yang bermoral, suci, dan peduli. Pertunjukan moral ini sesungguhnya bertindak sebagai tabir asap yang secara sistematis menghalangi rakyat untuk mempersoalkan ketimpangan dan struktur kekuasaan yang justru menjadi akar dari kelaparan dan kemiskinan itu sendiri. Negara sedang memamerkan wajah peduli untuk mengaburkan satu pertanyaan krusial yaitu, Mengapa rakyat sampai miskin dan kelaparan sejak awal?
Program senilai ratusan triliun ini lahir bukan dari kerangka pemenuhan hak yang sakral, melainkan dari logika pemberian atau belas kasihan. Di sinilah letak pertama dari ilusi moral tersebut, di mana negara seolah-olah memosisikan diri sebagai pemberi fasilitas yang dermawan, padahal realitas materialnya mutlak terbalik. Rakyat sesungguhnya membayar program tersebut dari keringat mereka sendiri melalui instrumen pajak, tumpukan utang luar negeri, dan pengorbanan pemotongan anggaran di sektor-sektor publik penting lainnya. Dalam logika hegemonik, narasi kepedulian yang dibangun secara masif ini berhasil merekayasa persetujuan publik dan membungkam kritik. Pertanyaan radikal struktural seperti "mengapa kemiskinan ini ada?" secara perlahan dilesapkan dan digantikan oleh retorika pasrah, "bukankah negara sudah membantu?". Rakyat secara perlahan dipaksa turun pangkat secara mental, dari subjek hukum yang berdaulat dan berhak menuntut, menjadi sekadar objek belas kasihan yang tak berdaya.
Logika yang menggerakkan MBG ini mereplikasi secara sempurna taktik penundukan kuno yang disebut euergetisme. Konsep euergetisme yang digagas oleh Veyne (1992) pada awalnya didefinisikan sebagai tindakan kedermawanan swasta yang dilakukan oleh kaum elit kaya raya demi keuntungan publik. Pada era Yunani Kuno dan masa awal Republik Romawi, praktik euergetisme mewujud dalam bentuk sumbangan sukarela dari warga negara yang makmur untuk membangun teater, mendanai rumah ibadah, hingga menyediakan pangan bagi kota mereka. Tindakan ini merupakan mekanisme sosial yang organik, di mana kekayaan individu ditransformasikan secara langsung menjadi modal sosial demi kehormatan personal di mata komunitas, tanpa melibatkan campur tangan aparat birokrasi negara.
Namun, seiring berjalannya waktu dan pergeseran lanskap politik, terjadi sebuah perluasan makna sekaligus distorsi konseptual yang sangat mendasar terhadap istilah tersebut. Kedermawanan yang mulanya berhulu dari inisiatif swasta dan elit lokal secara bertahap justru diambil alih, dikooptasi, dan dilembagakan oleh otoritas negara. Dalam lembaran sejarah Romawi, peralihan ini mencapai puncaknya ketika praktik euergetisme mengalami sentralisasi yang agresif di bawah kendali absolut Kekaisaran. Para kaisar menyadari bahwa membiarkan elit swasta membagikan pangan secara mandiri akan menciptakan pusat-pusat loyalitas baru yang dapat mengancam stabilitas takhta. Akibatnya, negara memonopoli hak untuk menjadi sang pemberi tunggal bagi rakyat. Sentralisasi kekuasaan di bawah kaisar ini mengubah total hakikat kedermawanan swasta tersebut menjadi sebuah instrumen politik formal berskala raksasa. Istilah terkenal panem et circenses merujuk pada penyediaan pangan dan hiburan untuk rakyat Roma yang diambil alih oleh birokrasi kekaisaran, karena skala biayanya terlalu besar untuk ditanggung oleh kantong individu swasta. Melalui proses ini, makna euergetisme meluas melampaui batas-batas moralitas personal. euergetism tidak lagi dipahami sekadar sebagai aksi sosial warga kaya, melainkan telah menjelma menjadi sebuah teknologi kekuasaan, sebuah hak istimewa monarki, dan kalkulasi politik negara untuk "memerintah pikiran manusia", memenangkan hati rakyat, menjinakkan kesadaran massa, serta mengonsolidasikan kepatuhan mutlak rakyat kepada sang kaisar.
Siasat purba yang dimekarkan lewat sentralisasi negara ini terus dimurnikan oleh kelas penguasa lintas zaman demi meredam pergolakan proletariat. Otto Pflanze melalui karyanya Bismarck And The Development Of Germany (1990) mencatat bahwa pola penjinakan ini dipentaskan secara brilian melalui kebijakan State Socialism oleh Kanselir Otto von Bismarck di Jerman pada dekade 1880-an. Ketika gelombang kesadaran kelas pekerja yang terorganisir di bawah panji sosialisme mulai mengancam tatanan kapitalistik, Bismarck meluncurkan rangkaian undang-undang jaminan sosial berupa asuransi kesehatan hingga dana pensiun. Kebijakan ini adalah sebuah rancangan kontra-revolusioner yang disengaja. Bismarck memberikan konsesi-konsesi material berupa "roti kesejahteraan" agar kaum buruh merasa dipedulikan oleh negara, sehingga taji radikal mereka meluluh dan melupakan fakta esensial bahwa nilai lebih dari keringat mereka tetap diperas oleh kaum borjuis pemilik pabrik. Meskipun secara teknis tidak dapat disamakan dengan euergetisme kuno karena berbasis pada mekanisme hukum negara dan pendanaan kolektif. Alih-alih kedermawanan pribadi sang pemimpin, kebijakan jaminan sosial tersebut memiliki kemiripan fungsional yang kuat dalam hal kontrol sosial dan pemenuhan agenda politik. Kebijakan yang kerap dipandang sebagai cikal bakal negara kesejahteraan modern (modern welfare state) atau "revolusi dari atas" ini secara eksplisit dikritik oleh lawan-lawan politiknya dari kalangan liberal, seperti kelompok Freisinnige sebagai upaya pragmatis untuk "menyediakan roti dan sirkus bagi massa" demi menjinakkan ketidakpuasan rakyat. Melalui konsesi materiil yang dikemas dalam bentuk jaminan sosial tersebut, Bismarck bertujuan untuk mendahului gerakan revolusioner, menunjukkan bahwa negara mampu bertindak murah hati kepada kaum miskin, dan secara strategis menjauhkan kelas buruh dari pengaruh sosialisme radikal yang kian berkembang.
Beberapa dekade kemudian, Sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan totaliter pasca krisis Matteotti pada tahun 1925, Benito Mussolini mendirikan Opera Nazionale Dopolavoro (OND) sebagai instrumen kontrol sosial yang intim dan merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari rakyat Italia peristiwa ini dikupas tuntas oleh Sheri Berman dalam karyanya The Primacy of Politics Social Democracy and the Making of Europe’s Twentieth Century (2006). Setelah melumpuhkan serikat buruh independen lewat Pakta Palazzo Vidoni dan Hukum Rocco, rezim fasis memanfaatkan OND sebagai kompensasi psikologis dan materiil atas penurunan upah riil para pekerja demi memuaskan para industrialis besar. Melalui penyediaan berbagai fasilitas olahraga, program budaya, hingga asuransi sosial dan tunjangan maternitas. Meskipun sumber primer menggunakan istilah "program layanan sosial," akan tetapi praktik ini secara fungsional merupakan bentuk euergetisme yang disentralisasi oleh negara, di mana penguasa memberikan hadiah untuk memenangkan hati rakyat. Dengan mengolonisasi waktu luang pekerja setelah jam kantor usai, instrumen ini berhasil mengintervensi ranah privat dan mengikat buruh ke dalam ekosistem ideologi fasis, sehingga ampuh mencegah pemberontakan rakyat bawah tanpa perlu memberikan kebebasan politik dan kemandirian ekonomi.
Belajar dari rentetan peristiwa sejarah tersebut, pemerintah hari ini diingatkan dengan keras agar tidak gegabah dan naif dalam membuat kebijakan publik yang berdampak luas, seperti program populer Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jangan sampai sekadar meniru taktik kuno untuk menundukkan rakyat. Sejarah membuktikan bahwa kedermawanan yang awalnya tulus pada zaman Yunani Kuno berubah menjadi berbahaya ketika diambil alih oleh Kekaisaran Romawi lewat politik roti dan sirkus (panem et circenses), di mana negara memonopoli peran sebagai pemberi tunggal demi menjinakkan protes, membeli kesetiaan, dan membungkam sikap kritis masyarakat. Pola penjinakan ini terbukti berulang secara rapi pada kebijakan jaminan sosial Bismarck di Jerman maupun program rekreasi Mussolini di Italia yang keduanya sengaja memberikan bantuan materiil sebagai katup penyelamat untuk meredam kekecewaan rakyat atas ketidakadilan ekonomi. Pada akhirnya, pemerintah harus sadar bahwa kemurahan hati penguasa yang dipaksakan seperti ini sering kali hanya menjadi alat politik penguasa untuk menciptakan stabilitas semu, tanpa pernah memberikan kebebasan politik yang nyata ataupun kemandirian ekonomi yang sejati bagi rakyatnya.
Dalam konteks hari ini, di balik fasad kemanusiaan MBG, terdapat akumulasi kapital yang bekerja secara brutal melalui pasar buatan yang direkayasa oleh negara. Anggaran raksasa program ini melahirkan sebuah ekosistem bisnis baru yang melibatkan kontraktor katering, pemasok bahan baku, distributor, hingga konsultan gizi. Negara sama sekali tidak sedang menyelesaikan akar kemiskinan, melainkan sedang menyuntikkan kemiskinan itu ke dalam jantung kapitalisme. Kelaparan anak-anak miskin tidak lagi dipandang sebagai tragedi kemanusiaan yang harus dihentikan akarnya, melainkan dieksploitasi sebagai wilayah pasar baru yang legal. Tubuh kurus anak-anak proletar dikonversi menjadi mesin penyedot uang negara. Oleh karena itu, pertanyaan kritis yang harus diajukan bukan lagi sekadar pada level permukaan yang naif seperti, Apakah anak-anak menjadi lebih sehat? melainkan, Siapa yang paling diuntungkan secara ekonomi dari proyek ini, dan bagaimana rasa lapar direkayasa menjadi komoditas?"
Realitas di lapangan menunjukkan wajah yang benderang sekaligus menjijikkan mengenai watak asli program ini. Sebagaimana dikutip dari laporan investigasi media Tempo.co yang ditulis oleh Saputra (2025), terungkap fakta bahwa terdapat 41 dapur MBG yang dikuasai secara sepihak oleh seorang pengusaha yang merupakan anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Praktik monopoli ini dijalankan secara sistematis dengan cara mengakali kepemilikan menggunakan gurita yayasan yang berbeda-beda agar tidak terendus oleh publik. Fakta ini membongkar kedok terdalam dari program tersebut sebagai bentuk fetisisme kebajikan. Disini terjadi apa yang disebut sebagai kapitalisme kroni. Penggunaan jubah institusi seperti yayasan sebagai topeng yuridis untuk menyembunyikan penumpukan modal pribadi. Tubuh anak-anak miskin diposisikan secara sinis sebagai tameng hidup dan sandera moral. Penguasa tahu, tidak ada satu orang pun yang berani mengkritik program yang mengatasnamakan pemberian makan anak-anak miskin. Sentimen moralitas publik ini dimanfaatkan sebagai pelindung aliran dana. Istilah kata, kesehatan anak hanyalah sebuah produk sampingan atau sampah visual untuk pembuat kebijakan. Esensi material yang sesungguhnya terjadi di balik layar adalah kanalisasi uang publik ke kantong-kantong kapitalis kroni yang menguasai rantai pasok logistik tersebut.
Ini adalah bentuk biopolitik yang sangat manipulatif, negara mengontrol populasi bukan lagi dengan popor senapan, melainkan dengan sendok makan. Negara menentukan gizi apa yang masuk ke mulut rakyat, mengukur kalori mereka, menstandarisasi tubuh mereka, sembari di saat yang sama menguras dompet mereka lewat pajak dan utang untuk membayar makanan itu sendiri. Intervensi pangan ini mengalami distorsi eksistensial, ia bergeser dari bantuan sosial menjadi subsidi negara untuk kelas borjuasi kecil dan oligarki lokal. Negara tidak sedang mendistribusikan keadilan, melainkan sedang memelihara kelaparan agar proyek ini bisa terus berjalan selamanya. Sebab bagi kapitalis kroni, jika kemiskinan hilang, maka pasar MBG mereka akan runtuh.
Kritik radikal ini sama sekali tidak bertujuan untuk menolak bahwa anak-anak miskin berhak mendapatkan makanan bergizi. Mereka mutlak harus mendapatkannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Hak tersebut tidak boleh dikondisionalkan atau digantungkan pada kebaikan hati penguasa. Justru karena hak atas pangan dan kehidupan itu sakral, ia tidak boleh dikooptasi dan diturunkan derajatnya menjadi instrumen hegemoni politik demi membersihkan dosa struktural pemerintah. Ketika makanan diturunkan derajatnya dari HAK menjadi komoditas pemberian, saat itulah terjadi alienasi terbesar umat manusia, dimana rakyat dipaksa mengemis untuk mendapatkan apa yang sebenarnya milik mereka sendiri.
Apa yang ditolak di sini adalah narasi opresif yang menyuruh bersyukur dan menghamba ketika pemerintah melakukan apa yang memang sudah menjadi kewajiban konstitusionalnya. Kita menolak dibungkam oleh komodifikasi kemiskinan dan rasa terima kasih semu ketika pertanyaan-pertanyaan tentang penjarahan ruang hidup dan keadilan struktural sedang dikerdilkan secara sistematis. Menolak bersyukur atas piring MBG adalah sebuah keharusan politik, etis, dan epistemologis. Rakyat yang kritis bukan rakyat yang tidak tahu adat, tetapi rakyat yang sadar, mereka tahu bahwa sepiring makanan dari meja penguasa yang penuh kemewahan adalah sebuah penghinaan besar jika ditukar dengan kedaulatan mereka yang telah dirampas secara sistemik.
------------------------------------------------
Referensi
Berman, Sheri. 2006. The Primacy of Politics Social Democracy and the Making of Europe’s Twentieth Century. New York: Cambridge University Press.
Pflanze, Otto. 1990. Bismarck And The Development Of Germany. Ney Jersey: Princeton University Press.
Saputra, Eka Yudha. 2025. “BGN Tidak Akan Hentikan 41 Dapur MBG Milik Putri Wakil Ketua DPRD Sulsel.” Tempo.co. 2025. https://www.tempo.co/politik/bgn-tidak-akan-hentikan-41-dapur-mbg-milik-putri-wakil-ketua-dprd-sulsel-2091572.
Veyne, Paul. 1992. Bread and Circuses: Historical Sociology and Political Pluralism. Diedit oleh Oswyn Murray. London: Penguin.
