Sejatinya, pertanyaan “untuk siapa ilmu humaniora?” adalah pertanyaan tentang keberanian bercermin. Jika jawabannya hanya “untuk kampus”, maka krisis relevansi akan terus datang.
Esai ini mencoba merespon tulisan Aidil Aulya yang dimuat di Saluak.id pada 29 April 2026 mengenai polemik pendidikan tinggi, penutupan program studi, dan ancaman logika pasar terhadap humaniora.
Tulisan tersebut tampaknya dipicu oleh ucapan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, dalam kegiatan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (25/4). Ujaran pejabat semacam itu tentu mudah menimbulkan kegelisahan, terutama ketika masa depan program studi dibicarakan dengan bahasa efisiensi dan rasionalisasi kelembagaan.
Sejujurnya, tidak terlalu menarik memperdebatkan pernyataan birokratik semacam itu. Gagasan bahwa pendidikan tinggi harus tunduk pada kebutuhan pasar, bahwa program studi mesti diukur dari daya jual lulusannya, atau bahwa disiplin tertentu dianggap beban anggaran, bukanlah hal baru. Itu adalah lagu lama modernisasi teknokratis yang terus diputar ulang dengan istilah berbeda.
Yang lebih menarik bagi saya justru tulisan Aidil sendiri. Sebab di sana tampak upaya membela 'martabat humaniora' di tengah arus utilitarianisme kebijakan. Dengan kata lain, respons dalam esai ini lebih ditujukan pada kegelisahan intelektual Aidil daripada pada rutinitas ujaran pejabat.
Tulisan Aidil tersebut memuat kegelisahan yang penting: bahwa universitas kian didorong menjadi penyedia tenaga kerja, sementara disiplin-disiplin yang tidak segera menghasilkan nilai tukar ekonomi dipandang beban. Kegelisahan ini sah, sebab masyarakat yang hanya menghitung untung-rugi akan mudah kehilangan kemampuan memahami dirinya sendiri.
Namun di balik pembelaannya terhadap humaniora, ada satu pertanyaan yang justru jarang diajukan secara terbuka: untuk siapa ilmu humaniora itu ada? Pertanyaan ini penting, sebab tidak sedikit pembelaan terhadap humaniora berhenti pada slogan luhur, tetapi lupa memeriksa siapa yang benar-benar memperoleh manfaat darinya. Jika pertanyaan ini diabaikan, humaniora berisiko dipertahankan bukan sebagai ruang pembebasan, melainkan sebagai benteng simbolik segelintir kalangan terdidik.
Kata Martha C. Nussbaum dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010) ilmu humaniora itu penting bagi demokrasi karena dapat melatih imajinasi moral, empati, dan nalar kritis. Argumen ini benar dan layak dipertahankan. Akan tetapi, demokrasi bukan konsep abstrak; ia hidup dalam masyarakat nyata yang bertingkat-tingkat secara ekonomi dan sosial.
Maka pertanyaannya menjadi lebih konkret: apakah humaniora sungguh telah hadir untuk masyarakat luas, atau justru lebih sering berputar di ruang seminar, jurnal terbatas, dan diskusi antarsesama akademisi?
Di sinilah esai Aidil perlu dikritisi. Tulisannya tajam menyerang logika pasar, tetapi belum cukup keras mengkritik kenyataan bahwa sebagian ilmu humaniora sendiri kadang gagal menjangkau publik.
Banyak program studi humaniora memproduksi bahasa yang hanya dipahami lingkaran internalnya. Penelitian ditulis untuk memenuhi angka kredit, bukan untuk menyentuh persoalan masyarakat. Mahasiswa dilatih menghafal teori, tetapi kurang dibimbing menerjemahkan teori itu menjadi kerja sosial yang nyata. Jika demikian, ketika publik mempertanyakan relevansinya, yang dipersoalkan bukan hanya pasar, tetapi juga kegagalan humaniora membumikan dirinya.
Jika negara begitu mudah berbicara tentang eliminasi program studi yang dianggap tak relevan, maka logika yang sama sesungguhnya dapat dibalik. Barangkali yang lebih dahulu dievaluasi ialah para pengajar humaniora yang gagal membawa ilmunya ke ruang publik, gagal menerjemahkan pengetahuan menjadi daya guna sosial, dan puas hidup dalam jargon yang steril.
Atau, jika ukuran relevansi hendak dipakai secara konsisten, bukankah lebih pantas “disepak” pertama sekali itu adalah para pejabat yang tak mampu melihat pentingnya ilmu humaniora dalam membaca masyarakat? Bahkan jika boleh lebih sadis lagi, publik patut menghukum secara moral setiap penyelenggara negara yang menyusun kebijakan tanpa dasar ilmu pengetahuan, termasuk mereka yang tak memahami bahwa ilmu humaniora justru amat praktis ketika dibutuhkan untuk mengelola konflik, membaca budaya, merawat ingatan kolektif, dan menjernihkan nalar publik.
Bayangkan sebuah fakultas yang setiap tahun meluluskan sarjana sejarah, sastra, atau filsafat, tetapi masyarakat di sekitarnya tetap miskin literasi, rentan hoaks, mudah terpecah oleh sentimen identitas, dan tak memiliki ruang dialog kebudayaan. Dalam keadaan seperti itu, publik berhak bertanya: di mana kerja sosial ilmu-ilmu tersebut?
Ilmu Humaniora tentu tidak dapat diukur dengan angka serapan kerja semata, tetapi ia juga tidak boleh kebal dari pertanyaan manfaat publik. Karena itu, perlu dijelaskan secara rinci segmen sosial yang menjadi ladang pengabdian humaniora.
Pertama, masyarakat usia sekolah dan generasi muda. Di tengah banjir informasi digital, anak muda membutuhkan kemampuan membaca sumber, membedakan fakta dan propaganda, memahami sejarah secara kritis, serta berempati kepada perbedaan. Ini adalah wilayah klasik humaniora. Ketika pelajar mudah terseret fanatisme dangkal atau konspirasi murahan, sesungguhnya yang kurang bukan sekadar teknologi, melainkan pendidikan nalar dan imajinasi moral.
Kedua, masyarakat akar rumput dan komunitas lokal. Banyak nagari, desa, kampung kota, dan komunitas adat memiliki memori kolektif, bahasa lokal, arsip keluarga, tradisi lisan, serta pengetahuan kebudayaan yang terancam hilang. Sejarawan, antropolog, filolog, dan ahli sastra dapat bekerja di sini: mendokumentasikan warisan budaya, membantu museum komunitas, menyusun arsip digital, memetakan situs sejarah, hingga menguatkan identitas lokal agar tidak larut dalam homogenisasi pasar. Ketika kebudayaan lokal hilang, yang musnah bukan hanya romantisme, tetapi modal sosial masyarakat.
Ketiga, ruang publik demokrasi. Masyarakat modern dipenuhi perdebatan tentang identitas, agama, gender, etika teknologi, kebijakan sejarah, dan konflik simbolik. Tanpa kehadiran humaniora, ruang publik mudah dikuasai slogan, ujaran kebencian, dan simplifikasi politik. Filsafat mengajarkan argumentasi; sejarah memberi konteks; studi agama membuka tradisi dialog; sastra menumbuhkan kepekaan terhadap pengalaman orang lain. Dengan kata lain, humaniora adalah perangkat sanitasi bagi debat publik yang penuh "ucapan kotor."
Keempat, birokrasi dan perumusan kebijakan. Banyak kebijakan gagal bukan karena kurang data statistik, tetapi karena miskin pemahaman budaya. Relokasi warga, pembangunan kawasan wisata, reformasi pendidikan, penanganan konflik sosial, hingga digitalisasi layanan publik membutuhkan sensitivitas terhadap bahasa, nilai lokal, memori sejarah, dan perilaku masyarakat. Di sinilah antropologi, sosiologi interpretatif, sejarah kebijakan, dan etika publik menjadi penting. Negara yang hanya memakai "teknokrat angka-angka" seringkali hanya efisien di atas kertas, tetapi gagal di lapangan.
Kelima, dunia ekonomi kreatif dan industri budaya. Humaniora kerap dituduh anti-pasar, padahal banyak sektor ekonomi modern justru bertumpu pada narasi, simbol, desain makna, dan kreativitas. Perfilman, penerbitan, gim, pariwisata budaya, kurasi museum, media digital, hingga industri konten membutuhkan pengetahuan sejarah, sastra, semiotika, dan antropologi. Nilai tambah ekonomi abad ini sering lahir dari cerita dan identitas—wilayah yang sejak lama menjadi rumah humaniora.
Keenam, kelompok rentan dan korban yang tak bersuara. Korban kekerasan masa lalu, minoritas budaya, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat miskin kota, dan komunitas yang terpinggirkan memerlukan lebih dari bantuan material; mereka juga membutuhkan pengakuan, representasi, dan ruang untuk menceritakan pengalaman hidupnya. Humaniora memiliki tradisi panjang dalam membaca suara-suara yang dibungkam. Tanpa itu, pembangunan mudah menjadi proyek yang rapi di laporan namun kejam dalam pengalaman manusia.
Perlu agaknya menjemput peringatan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970). Ia mengingatkan bahwa pendidikan harus menjadi praktik pembebasan, bukan sekadar transmisi pengetahuan. Dalam terang ini, humaniora seharusnya berpihak pada mereka yang dibungkam: kelompok miskin, minoritas, masyarakat pinggiran, korban kekerasan sejarah, dan warga yang kehilangan suara dalam percakapan nasional.
Jika para penggiat ilmu humaniora hanya sibuk membela eksistensinya di kampus tanpa turun ke ruang hidup masyarakat, maka ia kehilangan elan etiknya. Karena itu, pertanyaan “untuk siapa ilmu humaniora?” menuntut jawaban yang lebih berani: humaniora harus hadir untuk publik. Ia harus keluar dari kampus tanpa kehilangan kedalaman intelektualnya.
Sejarah harus membantu masyarakat memahami konflik masa lalu dan membangun rekonsiliasi. Sastra harus menumbuhkan empati di tengah kebencian sosial. Filsafat harus menjernihkan debat publik yang penuh slogan. Antropologi harus membantu merancang kebijakan yang peka budaya. Studi agama harus menjadi jembatan dialog, bukan sekadar benteng identitas.
Di titik ini, catatan untuk esai Aidil hanya bersifat konstruktif. Tapi sebaiknya Aidil harus lebih keras juga kepada orang-orang humaniora. Ia benar ketika menolak universitas menjadi pabrik tenaga kerja. Tetapi pembelaan terhadap ilmu humaniora belum cukup jika hanya berhenti pada penolakan. Ilmu Humaniora tidak akan selamat hanya karena dikasihani negara atau dilindungi dari pasar. Ia akan selamat bila dibutuhkan masyarakat. Dan masyarakat hanya akan membutuhkan sesuatu yang hadir menyelesaikan persoalan hidup mereka.
Antonio Gramsci dalam Selections from the Prison Notebooks (1971) membedakan intelektual tradisional dan intelektual organik. Yang pertama sering merasa netral dan terpisah dari masyarakat; yang kedua tumbuh dari denyut kehidupan sosial dan bekerja bersama rakyatnya.
Dalam konteks hari ini, rumpun ilmu humaniora membutuhkan lebih banyak intelektual organik: seperti dosen yang menulis untuk publik, sejarawan yang bekerja dengan komunitas, sastrawan yang menyentuh sekolah-sekolah, filsuf yang masuk ke ruang kebijakan, dan peneliti budaya yang hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di podium akademik.
Tawaran inilah yang semestinya didorong Aidil. Bukan sekadar mempertahankan prodi humaniora, melainkan mentransformasikannya. Kurikulum perlu diarahkan pada keterampilan publik: menulis populer, advokasi budaya, literasi digital, mediasi konflik, riset komunitas, pengarsipan publik, interpretasi warisan budaya, dan etika teknologi. Dengan begitu, lulusan humaniora tidak dipaksa tunduk pada pasar, tetapi juga tidak dibiarkan terasing dari kenyataan sosial-ekonomi.
John Dewey dalam Democracy and Education (1916) menegaskan bahwa pendidikan adalah proses partisipasi dalam kehidupan bersama. Maka ilmu humaniora yang sehat bukan ilmu yang bersembunyi dalam menara gading, melainkan ilmu yang menolong masyarakat memahami dunia bersama-sama. Ia bukan ornamen elit, tetapi infrastruktur demokrasi.
Sejatinya, pertanyaan “untuk siapa ilmu humaniora?” adalah pertanyaan tentang keberanian bercermin. Jika jawabannya hanya “untuk kampus”, maka krisis relevansi akan terus datang. Jika jawabannya “untuk masyarakat”, maka humaniora memiliki masa depan yang luas. Sebab manusia akan selalu membutuhkan makna, ingatan, kritik, dan kebijaksanaan—hal-hal yang tak pernah sepenuhnya dapat diproduksi pasar.
Karena itu, kegelisahan Aidil seharusnya tidak berhenti pada penolakan terhadap logika industri. Ia harus bergerak lebih jauh: menjadikan humaniora bukan sekadar disiplin yang dipertahankan, tetapi kekuatan sosial yang dirasakan manfaatnya.
Prodi Humaniora tidak cukup dibela; ia harus didorong lebih jauh ke tengah masyarakat yang sedang kehilangan arah. Sepertinya begitu.
Baca juga: Logika Kapitalisme Akademik
