Kegagalan nalar publik dipertontonkan secara telanjang dengan wacana menutup program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Lulusan perguruan tinggi dianggap kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor industri karena kompetensi yang diajarkan tidak kompatibel dengan kebutuhan dunia kerja. Seakan-akan, satu-satunya tujuan pendidikan hanya untuk memenuhi syahwat industri.
Di sisi lain, kegagalan negara dalam menciptakan lapangan kerja yang tidak adil tidak pernah dipertanyakan. Sebelum wacana penutupan prodi ini diudar ke publik, pemerintah sebelumnya sudah membuat program ambisius dalam bidang pendidikan. Pemerintah merencanakan pembukaan sepuluh kampus baru yang terfokus pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dan kedokteran. Dalihnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset.
Program ambisius lainnya yang dikembangkan adalah pembentukan Sekolah Rakyat untuk masyarakat kurang mampu dan Sekolah Garuda yang terfokus pada STEM. Lagi-lagi STEM dijadikan dalih. Padahal jika ditelisik lebih dalam, ini mungkin bukan solusi. Bisa jadi ini adalah bentuk lain dari cerminan kegagalan pemerintah dalam memperbaiki ekosistem pendidikan. Tidak mampu memperbaiki yang sudah ada, lalu mencari jalan pintas dengan membuat yang baru. Ini adalah solusi yang dirayakan dengan mematikan rasa bernalar warga negara. Negara tidak perlu repot-repot mencari solusi. Pemerintah seakan-akan menari di atas puing-puing pendidikan yang sudah limbung, lalu dengan lagak lantip merayakan pendirian lembaga-lembaga baru di atas fondasi yang sama rapuhnya. Nahas, ada biduk serempu pula.
Ilusi Angka
Dalam konteks kegagalan nalar publik tersebut, penutupan program studi bukanlah solusi rasional untuk mengatasi ketimpangan lulusan perguruan tinggi dan lapangan kerja. Ketimpangan yang dimaksudkan perbandingan 490.000 lulusan prodi kependidikan dengan hanya tersedianya 20.000 lowongan bidang pendidikan yang tersedia. Argumentasi angka itu lalu dijawab dengan membunuh prodi tersebut. Hal ini merupakan representasi nyata dari konsep yang dikemukan oleh Peter Fleming dalam “Capitalism and Nothingness,” yaitu quantitative psychosis (psikosis kuantitatif). Psikosis kuantitatif adalah kondisi yang menganggap representasi numerik lebih nyata daripada kehidupan manusia yang hidup. Angka-angka lebih penting dari realitas manusianya.
Fleming menceritakan skandal etika bisnis terkenal pada tahun 1970-an dalam kasus Ford Pinto. Ford sengaja membiarkan cacat desain pada tangki bensin yang diketahui mudah meledak demi menghemat uang. Perusahaan membuat analisis biaya manfaat, membayar ganti rugi pada korban jiwa akibat ledakan mobil jauh lebih murah dibandingkan menarik kembali mobil yang sudah dipasarkan untuk diperbaiki. Harga kompensasi satu nyawa manusia diestimasikan oleh perusahaan hanya sebesar 200.725 dolar. Jauh lebih murah dibanding memperbaiki semua mobil yang sudah diproduksi.
Hal serupa juga yang dilakukan oleh pemerintah. Logika angka-angka dikonstruksi untuk memperkuat kebijakan penyesuaian lulusan program studi dengan industri. Setelah dipikirkan setengah matang, sampai pada kesimpulan untuk menutup program studi. Menutup program studi jauh lebih murah dibandingkan menyiapkan lapangan kerja. Alasan kepentingan dunia industri menghilangkan pertanyaan, mengapa negara gagal menyediakan lapangan kerja? Bisa jadi bukan gagal, tetapi tidak menjadi program prioritas.
Akhir-akhir ini, wacana aneh dari pemerintah atau orang yang merepresentasikan pemerintahan begitu banyak. Hampir setiap hari ada saja yang membuat gelakak. Semua kelucuan itu menjadi tragis karena itu penanda ketidakmampuan berpikir secara terorganisis (organized non-thinking). Hannah Arendt sebagaimana yang dikutip oleh Fleming menyatakan, “ketidakmampuan untuk berpikir bukanlah kebodohan. Itu dapat ditemukan pada orang-orang yang sangat cerdas, dan kejahatan bukanlah penyebabnya. Kelalaian dan kebodohan adalah fenomena yang jauh lebih sering terjadi dibandingkan kejahatan.” Para pengambil kebijakan bisa saja tidak punya niat jahat ataupun merancang kejahatan yang konspiratif. Mereka hanya tidak berpikir atau sekadar menjalankan permintaan atasan. Justru, ketidakmampuan berpikir itulah kekejaman yang paling halus.
Selanjutnya, Judith Walker menulis artikel “Exploring the Academic Capitalist Time Regime” dan menjelaskan bagaimana kapitalisme telah mengubah persepsi dosen dan mahasiswa tentang waktu. Waktu dalam dunia akademik bukan lagi soal ruang dan kesempatan kontemplasi. Waktu sudah berubah menjadi komoditas yang terus-menerus digunakan secara produktif. Dalam pandangan ini, setiap aktifitas yang tidak menghasilkan output terukur akan dikategorikan sebagai kesia-siaan. Buat apa membaca buku-buku tebal dan berlama-lama menelaah teks, itu tidak produktif. Produktifitas diukur bukan dari kedalaman ilmu, tetapi jumlah produk yang dihasilkan. Biarlah dangkal yang penting banyak, daripada punya kedalaman substansi tapi sedikit. Itulah logika kapitalisme tentang waktu menurut Walker.
Logika ini bukan saja berbahaya tetapi mematikan nalar. Korban paling nyata dari logika seperti ini akan menyasar dosen dan mahasiswa di prodi-prodi humaniora yang dianggap tidak produktif dan kurang diterima industri. Apa gunanya mengkaji teks-teks keagamaan, belajar filsafat, sejarah, sastra? Industri tidak butuh. Narasi seperti ini menjadikan dosen dan mahasiswa humaniora gagal memenuhi target kuantitatif dan mulai merasa tidak setara dengan ilmuan bidang STEM. Perasaan tidak setara itu dalam titik ekstremnya menimbulkan rasa inferior terhadap bidang keilmuannya dan akhirnya berkesimpulan bahwa ilmunya memang tidak berguna. Industri tidak akan membuka peluang kerja. Masa depan menjadi suram.
Jika narasi seperti ini terus dibangun dan dipercaya sebagai kebenaran, maka pemerintah tidak perlu repot-repot untuk menutup prodi-prodi yang dianggap beban industri tersebut karena mereka akan membunuh dirinya sendiri. Akademisi dalam bidang-bidang seperti ini akan berusaha keluar dari bidangnya agar sesuai dengan kebutuhan “pasar”. Di situlah letak kemenangan logika kapitalisme, ketika korban menginternalisasi kegagalannya menjadi rasa inferior hanya karena tidak mampu mengikuti selera “pasar”. Muncullah kebencian terhadap prodi-prodi humaniora. Akhirnya orang akan menghindari prodi-prodi tidak produktif dalam logika pasar tersebut. Bidang keilmuan ini dianggap tidak layak sebagai tempat menggantungkan hidup.
Pembelaan Hipokrit
Lantas, kenapa wacana penutupan prodi bisa saja dengan sadar diucapkan di ruang publik? Tidak ada jawaban tunggal selain ketidakmampuan berpikir. Sheila Slaughter dan Gary Rhoades dalam Academic Capitalism and New Economy menjelaskan bahwa pengetahuan tidak lagi dianggap sebagai milik publik yang bebas diakses. Pengetahuan adalah barang pribadi yang eklusif dan komoditas dagang. Prioritas utama sistem kapitalisme akademis diberikan pada universitas, dosen, peneliti, dan perusahaan yang memiliki hak paten. Kepentingan publik seperti akses terhadap ilmu pengetahuan bukan prioritas utama. Ilmu pengetahuan hanya dianggap berguna jika lulusannya dapat segera laku dan dapat dijual dengan harga tinggi di pasar tenaga kerja. Pasar industrilah yang menentukan mana ilmu pengetahuan yang penting dan tidak penting.
Setelah usulan penutupan prodi yang diucapkan Sekretaris Jendral Kemendiktisaintek itu viral, maka dia berusaha meredam kritik. Katanya, penutupan prodi itu merupakan “opsi terakhir” setelah evaluasi menyeluruh yang mencakup kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah. Apakah klaim ini benar? Siapa yang menentukan indikator kebutuhan strategis nasional? Rezim kapitalisme akademik selalu menerjemahkan kebutuhan strategis dalam lingkup kebutuhan pasar dan industri. Lingkaran setan kebijakan yang tidak pernah bijak.
Pembelaan selanjutnya datang dari Kepala BRIN, Arif Satria. Ia mengklaim survei Linkedln menunjukkan perubahan skill yang cepat, lalu memberikan solusi agar pendidikan tinggi harus bertransformasi dengan mikrokredensial. Logika yang dibangunnya, sertifikasi kursus enam bulan “lebih powerful daripada” ijazah universitas. Ini fakta aneh yang harus ditelan. Kepala BRIN lebih percaya pada trend report perusaahn asing ketimbang kajian akademik. Jika sertifikasi singkat itu memang lebih berharga, kenapa solusinya sangat tanggung? Bukankah lebih baik bubarkan saja universitas dan buat pendidikan vokasi sebanyak-banyaknya.
Semua itu adalah bentuk pengingkaran terhadap fungsi universitas sebagai ruang pembentukan manusia utuh. Kata Martha Nussbaum, pendidikan yang hanya mengejar keuntungan hanya akan melahirkan generasi yang tidak berguna (useful machines), bukan warga negara yang kritis. Warga negara disiapkan hanya untuk menjadi alat produksi, bukan individu yang merdeka. Harus tunduk pada industri kerja. Pendidikan hanya menciptakan robot yang tidak memiliki nalar kritis. Dipaksa patuh hanya untuk ditaklukkan. Negara menjelma menjadi budak kapitalisme dan memaksa warga negara untuk menikmati perbudakan itu.
Barangkali negara ini memang inflasi pengamat. Akan tetapi, yang lebih faktual dari itu semua, inflasi yang paling terasa adalah inflasi pejabat yang memiliki kemampuan. Birokrasi tak ubahnya seperti peternakan yang membudidayakan perbudakan, kepatuhan, dan ancaman serta rasa takut. Mengkritik semua yang datang dari pemerintah dituduh makar. Padahal, kata makar hanya diucapkan sebagai bentuk perlindungan diri dari kritikan dan menutupi kebodohan yang tidak pernah disurukkan secara sempurna. Menyuruk di balik lalang sehelai.
Pada akhirnya, menolak penutupan prodi karena logika industri bukan soal mempertahankan status quo. Ini soal mempertahankan nalar kemanusiaan yang kritis. Mencoba jernih di tengah keruhnya berbagai kebijakan.
Padang, 29 April 2026
